Biro Hukum

Koordinasi Kantor Wilayah Papua Barat dengan Biro Hukum Provinsi Papua Barat

Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melaksanakan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat pada Senin, 01 Oktober 2018. Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Agustinus Pardede) memimpin tim koordinasi yang beranggotakan Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Ancelina Paseru), Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum (Djunaedi), dan Kepala Sub Bidang Keamanan (Gustav A. Rumaikewi).

Tim diterima oleh Kepala Biro Hukum yang baru (Roberth KR Hammar) di ruang rapat Setda Provinsi Papua Barat. “Koordinasi ini dilakukan terkait dengan pelantikan Kepala Biro Hukum yang dilaksanakan pada bulan Juli yang lalu.” Kata Agus.

Usai bersilaturahmi dengan Roberth KR Hammar, Tim juga melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat (Nathaniel Mandacan).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa hal penting antara lain:

  1. Kerjasama Bidang Penyuluhan Hukum dengan materi kekayan Intelektual,
  2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), dan
  3. Kota Peduli HAM

Terkait dengan kota peduli HAM, Agus menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota dinilai oleh pusat bahwa di Provinsi Papua Barat, hanya 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (Satu) Kota yang mempunyai kesadaran atau peduli HAM yang tinggi yakni:

  1. Kota Sorong;
  2. Kabupaten Sorong;
  3. Kabupaten Fak-fak; dan
  4. Kabupaten Teluk Wondama

Menanggapi pertemuan yang dilaksanakan usai pelaksanaan Upacara Hari Kesaktian Pancasila tersebut, Nathaniel menginstruksikan kepada Kepala Biro Hukum (Roberth KR Hammar) untuk dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat terkait hal-hal yang telah dibahas.

Sinergitas yang telah dibangun selama ini diharapkan dapat terus terjalin semakin baik sehingga upaya penegakan hukum dan penghormatan HAM dapat berjalan dengan baik bahkan diharapkan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat Papua Barat semakin tinggi. (sumber:pphti_pabar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close