Biro Hukum

Jaksa Harus Profesional Oleh: Dr. Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, S.H.,M.Hum., M.M.

Berhasil tidaknya kinerja Kejaksaan sangat tergantung dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia di kejaksaan. Pentingnya kualitas SDM tersebut, hal ini terkait bahwa ada manusia selaku SDM yang cerdas dalam melaksanakan tugas, serta ada SDM yang tidak cerdas, sehingga tidak mampu dan sulit memahami instruksi/perintah atasannya.

Terhadap yang tidak cerdas, dampaknya mereka akan kesulitan melaksanakan/ menjabarkan tugasnya, termasuk jika harus melaksanakan perintah pimpinannya. Ini jelas akan merupakan kendala besar dalam usaha penegakan hukum oleh Kejaksaan. Bilamana, SDM yang ada dalam lembaga tersebut trampil dan terdidik secara profesional serta telah menghayati betul tugas-tugasnya, maka unit kerja tadi akan dapat mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan tugas-tugas¬nva.

Dalam pemahaman tingkat kecerdasan yang profesional bagi seorang Jaksa, harus memiliki kepatutan, cermat, teliti, kritis dalam memerankan tugasnya sebagai Jaksa Penuntut Umum. Beban tugas negara yang ia miliki memang memiliki konsekwensi harus selalu fokus terhadap kedudukannya sebagai wakil negara untuk menuntut seorang penjahat khususnya pelaku korupsi.Ia dituntut memiliki pengetahuan hukum responship terhadap perkembangan dan argumentasi hukum dari setiap proses peradilan yang melibatkan seorang Jaksa Penuntut Umum.

Guna memudahkan interaksi institusi Kejaksaan serta control terkait peran serta masyarakat, maka diperlukan tranfaransi dalam melaksanakan fungsinya. Dengan demikian atas kesertaan peran serta masyarakat dalam menjaga profesionalitas Jaksa, maka hal tersebut membantu tugas institusi mengurangi beban kinerjanya. Dalam kasus tertangkapnya oknum Kajari Praya –NTB hal tersebut merupakan wujud keperdulian masyarakat untuk menjaga institusi Kejaksaan agar mampu menjadi institusi yang bersih sebagai aparat Negara penegak hukum.
Dalam penerapan asas hukum praduga tidak bersalah pada proses peradilan, bagi Jaksa tentu merupakan tantangan tersendiri. Sebab, seorang terdakwa yang diajukan di sidang pengadilan pada hakekatnya menjadi tanggungjawab Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Maka dari aspek pemikiran praktis inilah kita

memerlukan SDM Jaksa yang berkualitas dan profesional.
Saat ini, dengan muncul sorotan tajam terhadap lemahnya law enforcement, SDM yang dibutuhkan bagi aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan adalah SDM yang sudah terampil secara profesional dalam bidang penegakan hukum. Penguasaan teoritis di bidang hukum dan tehnik di lapangan, sangatlah diperlukan untuk dimiliki. Bagi seorang Jaksa selaku penuntut umum, misalnya, di samping pengetahuan hukum yang luas, haruslah pula mempunyai pengalaman luas menyangkut tugas utamanya di bidang, penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Tiga tugas utama Jaksa ini tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, dan pengetahuan ini hanya mampu didapatkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan oleh jaksa-jaksa karier diberbagai tempat persidangan.

Kegagalan di persidangan akibat lemahnya surat dakwaan dan tuntutan, serta kegagalan jaksa mengeksekusi beberapa perkara penting yang dituntut masyarakat, tentu semakin membuktikan terhadap sorotan atas kemungkinan kekurang mampuan seorang Jaksa untuk bertindak secara profesional dalam bidang penuntutan dan eksekusi yang merupakan tugas utama jaksa.

Dalam beberapa waktu terakhir ini, khususnya di alam reformasi, banyak timbul sorotan yang semakin tajam kepada Kejaksaan. Ada yang dilontarkan melalui media massa, media elektronik, bahkan ada yang langsung datang berdemonstrasi ke gedung Kejaksaan Agung. Tidak sedikit di antara sorotan yang diberikan itu dilakukan dengan cara yang diberikan diluar etika bermasyarakat.

Dalam menyikapi semuanya itu, Kejaksaan Agung seyogyanyalah memikirkan berbagai upaya yang diharapkan dapat membendung atau setidaknya dapat mengeliminir timbulnya berbagai sorotan itu.
Sejak reformasi, memang kita lihat di mana-mana tuntutan masyarakat terhadap penegak hukum sudah sangat transparan sekali. Masyarakat di mana-mana, pelosok tanah air menuntut adanva keadilan yang selama ini menurutnya sangat sulit didapatkan. Mereka menuntut dan mendesak Kejaksaan dan aparat penegak hukum lain di penjuru tanah air agar lebih banyak berbuat demi tegaknya hukum. Terlebih lagi dengan semakin populernya istilah K.K.N. (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di masyarakat bawah. Kejaksaan dilihat sebagai salah satu institusi yang paling bertanggung jawab dalam penang¬gulangannya. Hal ini merupakan penyebab, setiap ada gejala KKN yang timbul, di suatu daerah, maka yang pertama-tama dituntut untuk dapat menyelesaikan adalah Instansi Kejaksaan.
Kejaksaan didesak, diancam, didemo, dilempari telur busuk, diberi ayam betina, dituduh menjual perkara, dan bahkan dimaki dengan kata-kata yang sudah di luar etika bermoral. Kejaksaan Agung yang berada di pusat mendapat tuntutan yang paling keras dari kelompok reformis.

Langkah Kejaksaan untuk mengantisipasi tuntutan yang sangat keras ini adalah melayani apa adanya, untuk memberi rasa kepuasan kepada masyarakat. Penyelidikan dan penvidikan perkara kasus KKN memang ternyata ditingkatkan terus di setiap unit Kejaksaan. Aparat Kejaksaan dituntut “aktif menjemput bola”. Setiap informasi atau laporan pengaduan, Kejaksaan selalu responsif dan reformis dalam melakukan tindakan serta memiliki profesionalisme yang cerdas bagi seorang Jaksa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close